peraturan pemerintah tentang zakat. Selain. peraturan pemerintah tentang zakat

3. Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan; Mengingat : 1. Jakarta -. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 000. Latar Belakang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 bagi. 6645, jdih. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : 1. Latar Belakang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal yang akan disoroti dari dokumen ini adalah pada bagian lampiran yang menyinggung tentang penggunaan BIM, tepatnya di bagian Tata Cara dan Metode. Visi : Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang agama yang lengkap dan akurat. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga4. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Regulasi ini di satu sisi amat memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi institusionalisasi ekosistem zakat oleh negara. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA . 18, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 27 'I'ahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 11. Kerjasama Kanwil dengan Lembaga Amil Zakat Rumah Sosial Kutub by: Cimon. 4. BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini. PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan pelaksanaan amanat UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan. 4. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 2021/No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang KeinsinyuranPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. 43, TLN No. TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN. go. Pemerintah Pusat: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 60 Tahun 2010: Tahun: 2010: Tentang: Peraturan Pemerintah Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto: Tanggal Ditetapkan: 20 Agustus 2010: Tanggal Diundangkan: 23 Agustus 2010: Berlaku Tanggal: 23 Agustus 2010: Sumber Peraturan Pemerintah (PP) NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 5. No. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan. 75 TLN No. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2020 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan. Makna nishab di sini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar’i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat mal bagi yang memilikinya, jika telah. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; “Kehadiran pemerintah itu dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan-peratuan lain yang mengikutinya dalam bentuk peraturan pemerintah, instruksi presiden, surat Gubernur, sampai dengan instruksi Bupati,” kata Khamim Setiawan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPeraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2018. BAB I . Masalah kewenangan dalam PP No. 23 Tahun 2011 segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) nasional, provinsi, Kabupaten/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Pengelolaan. 1560, kemendagri. Unduh perbkn ini untuk mengetahui lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2019/No. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menegaskan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. Pengertian Zakat dan Hukumnya Melansir dari E-Book Pedoman Zakat (Kemenag), kata zakat berasal dari bahasa Arab atau zakah yang berarti bersih, suci,. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Sinergi dan Kolaborasi dengan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 by:. 2019. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta. 3. Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum Islam dan positif di Indonesia tentang kewajiban zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Menteri Agama; Peraturan Menteri Agama (PMA) Surat Edaran;. Tanggal Ditetapkan. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas taufiq dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan makalah Peraturan pemerintah menyangkut pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF). 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu. 2023/No. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107); 7. LN. bahwa Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;Pengertian Zakat: Hukum, Jenis, Syarat, Rukun dan Hikmah Berzakat. Peraturan Menteri Agama NO. pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat (Sudarsono, 2008:262). Pasal 3. Ketentuan Zakat dalam Islam. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik113. 14 Tahun 2014. 6854, jdih. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 5. Memiliki nishab. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. 2021/No. 23 Tahun 2011, LN. 57, TLN No. Tempat Penetapan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG: Lihat Katalog :. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian zakat juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. id : 5 hlm. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, da n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 4. Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung:. Judul. Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia Perkembangan Peraturan tentang. kemdikbud. Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. RumahCom – Perbedaan zakat dan pajak sangat mencolok. 6648, jdih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran negara kepada kebolehan pengelola (amil) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang sangat jelas, yaitu UU No. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terdaftar. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekaah Dari Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. 14 KB. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 2. Yusuf Al-Qardhawi serta para. (2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS mencabut: Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang. Penerapan . Muatan Peraturan Pemerintah pun berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Mengingat: 1. PP No. Regulasi Pengelola Zakat. Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. In this article, we will explore the government regulations regarding zakat in the year 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembara Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia. 2. Menurut Daud Ali (2012), pengaturan wakaf sudah ada semenjak zaman. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar. Peraturan. Peraturan Pemerintah. pdf. 6625, jdih. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang6. . Nom or 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410) , diubah sebagai berikut:. 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. III. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Pasal 1 . 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 – 2020. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Peraturan Pemerintah tentang Zakat 32 Pasal 51 Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS, secara administratif sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK. Bayar Zakat Fitrah Disini (Sumber: Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, SK Ketua BAZNAS No. U M U M Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara mengatur mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah negara sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diundangkan Menkumham Yasonna H. KETENTUAN UMUM . Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun, Hikmah – Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar Zakat. H. 06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik. 5% sedangkan keuntungan. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. pdf; 3. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. 47, LN. 7 tahun. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Pendidikan adalah. 2020/NO. PP 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. 38 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999 ini diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2022 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan Sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp45. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 . PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan. 4. 65 MB. 000,-/hari/jiwa. Pengertian Zakat. 2. Zakat. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 1.